Informasi publik Pengadilan Negeri Rembang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.
LEBIH LANJUT
Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Rembang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Rembang maupun Kabupaten Rembang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.
Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Rembang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.
Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.
Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 118/SEK/HM.02.3/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, tentang Penonaktifan (Downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah
Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 107/SEK/KP.05.8/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor PENG-4/PB.7 /2023 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada
Jakarta-Humas: Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pada satuankerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka disampaikan hal sebagai
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
