Informasi publik Pengadilan Negeri Rembang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.
LEBIH LANJUT
Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Rembang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Rembang maupun Kabupaten Rembang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.
Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Rembang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.
Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-159/PB.7/2022tanggal 11 Mei 2022 hal Penyampaian Pengumuman hasil Uji
Jakarta " Humas : Bersama ini kami sampaikan daftar nama peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVII Tahun 2022 yang dinyatakan lulus.
Untuk lebih lengkapnya
Jakarta-Humas, Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Kamar Pembinaan No.50/TuakaBin/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Tawaran Beasiswa dari Southwest University of Political Science and law
Jakarta " Humas : Sehubungan dengan himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai penerapan kerja dari rumah sebagai
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
