Informasi publik Pengadilan Negeri Rembang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.
LEBIH LANJUT
Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Rembang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Rembang maupun Kabupaten Rembang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.
Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Rembang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.
Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.
Jakarta-Humas:Sehubungan surat Plt. Kepala Biro Perlengkapan Nomor: 134/BUA.4/PL1.2.1/VIII/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Tindak lanjut terkait konfirmasi kendala migrasi pada aplikasi
Jakarta - Humas : SuratKepala Biro Perencanaan dan OrganisasiMahkamah Agung RI Nomor:297/BUA.1/UND/RA1.4/IX/2024 tentang Undangan Resosialisasi Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 yang ditujukan
Jakarta " Humas : Berdasarkan Surat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXII Tahun 2024 No: 11/PANSEL/AD HOC TPK/IX/2024 berikut nama para peserta yang
Jakarta-Humas: Dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi Yudisial oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dengan ini kami mengundang Yang
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
