Informasi publik Pengadilan Negeri Rembang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya. Selain dari informasi perkara juga menampilkan berbagai berita terupdate dari Mahkamah Agung RI.
LEBIH LANJUT
Di lajur index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Rembang Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Rembang maupun Kabupaten Rembang. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.
Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Rembang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.
Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.
Jakarta " Humas : Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1464/SEK/HM.02.3/6/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Pengisian Fitur Sub Menu Evaluasi Pengadaan Pada Menu Pengadaan Barang Aplikasi
Jakarta-Humas:Merujuk Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terha Perencanaan Anggaran
Jakarta " Humas : Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3748/SEK/TI1.1.1/IX/2024 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.0 dan Aplikasi
Jakarta " Humas : Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
