HomeBeritaInformasi PublikSaatnya Merubah Mindset

Saatnya Merubah Mindset

Gambar Berita

JAYAPURA-HUMAS : "Saya merasa keberatan atas image yang tercipta bahwa kalau bertugas di Papua itu identik dengan hukuman. Kami yang bertugas di sini, bukan karena dihukum atau dibuang dari pusat. Papua juga bagian dari NKRI dimana merupakan masuk wilayah penugasan juga" ungkap Berlinda U Mayor, Ketua Pengadilan Negeri Wamen dalam acara tatap muka dengan Anggota Komisi III DPR RI di Jayapura pada Kamis, 19 Maret 2015.

Linda, yang merupakan putri daerah lebih lanjut menegaskan bahwa kalau kebanyakan orang menganggap yang ditugaskan di Papua sebagai pribadi yang bermasalah, baginya justru hakim-hakim yang ditugaskan di Papua adalah hakim hebat. "Pengabdian Bapak dan Ibu adalah yang terhebat". Senada dengan Berlinda, Mahyudi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan bahwa image tanah papua adalah pola pikir yang salah. "Saatnya merubah mindset bahwa tanah Papua bukanlah tanah hukuman. Pengadilan-pengadilan yang ada di Papua juga merupakan bagian dari MA. Tentunya kami yang di Papua berharap untuk lebih meningkatkan kualitas pengadilan di Papua juga diadakan pembinaan, pelatihan hakim, dan tempatkan hakim-hakim yang bagus juga disini,yang bergelar doktor misalnya".

Sementara dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di propinsi paling timur Indonesia ini. "Keadaan geografis Papua yang unik membuat anggaran sidang disini tinggi. Untuk itu kami mohon untuk penambahan anggaran. Misalnya untuk menghadirkan saksi-saksi memerlukan biaya yang cukup besar. Begitupun dalam hal pengawasan, dengan anggaran saat ini PT Jayapura hanya bisa mengadakan pengawasan satu kali dalam setahun, padahal idealnya dua kali".

Pengadaan rumah dinas untuk para hakim juga masih kurang memadai. "Tidak terlalu muluk kami menginginkan rumah dinas yang luas dan mewah. Cukup buat model semi apartemen saja" ujar Matras Soepomo, hakim ada Pengadilan Tinggi Jayapura. Lebih lanjut ditambahkan untuk peningkatan kelas pengadilan di Papua untuk disamakan, sebab hal ini menyangkut penjenjangan mutasi hakim.

Agenda tatap muka dengan para hakim pada empat lingkungan pengadilan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Papua yang diadakan sejak 18 Maret 2015 hingga 21 Maret 2015. Memasuki masa reses, para anggota Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan untuk melihat dan mendapatkan masukan mengenai penegakan hukum. Kunjungan ini dipimpin oleh Benny K Harman. (Ifah/Ida)