HomeBeritaInformasi Publik

MA SELENGGARAKAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP VI TAHUN 2015

Gambar Berita

Bogor - Humas, MA selenggarakan seleksi calon hakim ad hoc tipikor yang dibuka langsung oleh Hakim Agung Dr.Suhadi, SH.,MH,. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Peradilan Siti Nurdjanah,SH.,MH, dan Ketua PPSDM. Seleksi yang dipusatkan di Diklat ini diselenggarakan dari tanggal 29 Maret - 1 April 2015. Dengan jumlah peserta calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dari sekitar 319 orang yang mengikuti ujian tertulis hanya 51 orang yang memenuhi persyaratan. Yang diantaranya berasal dari Pengadilan Tingkat Pertama 38 (tiga puluh delapan orang) dan dari Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 13 (tiga belas ) orang.

Dalam Paparan Hakim Agung Dr.Suhadi,SH.,MH dalam proses seleksi hakim ad Hoc Tipikor angkatan ke 6 , sejak lahirnya UU No 46 Tahun 2009, dalam kesempatan ini memasuki seleksi terakhir. oleh karena itu banyak peserta diharapkan dapat menguasai Materi Tindak Pidana Korupsi. proses yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu 2 hari untuk PPSDM, dan 2 hari untuk wawancara. untuk mencari jabatan publik seperti seorang Direktur ataupun Pejabat Negara , harus melalui proses ujian Psikologi dan apakah seseorang itu tepat atau tidak untuk memegang jabatan itu. Itulah peran Psikologi PPSDM , dari sekian banyak yang mendaftar harus diproses, diteliti, dan diamati kemudian dibuat Grade. dalam waktu 2 tahun MA harus mendirikan Pengadilan Tipikor diseluruh Indonesia , yang normatifnya diibukota, kabupaten kota. untuk pertama kalinya di Ibukota Provinsi, sehingga MA diwajibkan 33 Provinsi yaitu Pengadilan Tingkat Banding 33 dan Pengadilan Tingkat Pertama 33. dengan demikian bagi peserta yang lulus harus mentaati etika-etika yang berlaku,guna mengemban tugas Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Saatnya Merubah Mindset

Gambar Berita

JAYAPURA-HUMAS : "Saya merasa keberatan atas image yang tercipta bahwa kalau bertugas di Papua itu identik dengan hukuman. Kami yang bertugas di sini, bukan karena dihukum atau dibuang dari pusat. Papua juga bagian dari NKRI dimana merupakan masuk wilayah penugasan juga" ungkap Berlinda U Mayor, Ketua Pengadilan Negeri Wamen dalam acara tatap muka dengan Anggota Komisi III DPR RI di Jayapura pada Kamis, 19 Maret 2015.

Linda, yang merupakan putri daerah lebih lanjut menegaskan bahwa kalau kebanyakan orang menganggap yang ditugaskan di Papua sebagai pribadi yang bermasalah, baginya justru hakim-hakim yang ditugaskan di Papua adalah hakim hebat. "Pengabdian Bapak dan Ibu adalah yang terhebat". Senada dengan Berlinda, Mahyudi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan bahwa image tanah papua adalah pola pikir yang salah. "Saatnya merubah mindset bahwa tanah Papua bukanlah tanah hukuman. Pengadilan-pengadilan yang ada di Papua juga merupakan bagian dari MA. Tentunya kami yang di Papua berharap untuk lebih meningkatkan kualitas pengadilan di Papua juga diadakan pembinaan, pelatihan hakim, dan tempatkan hakim-hakim yang bagus juga disini,yang bergelar doktor misalnya".

Sementara dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di propinsi paling timur Indonesia ini. "Keadaan geografis Papua yang unik membuat anggaran sidang disini tinggi. Untuk itu kami mohon untuk penambahan anggaran. Misalnya untuk menghadirkan saksi-saksi memerlukan biaya yang cukup besar. Begitupun dalam hal pengawasan, dengan anggaran saat ini PT Jayapura hanya bisa mengadakan pengawasan satu kali dalam setahun, padahal idealnya dua kali".

Pengadaan rumah dinas untuk para hakim juga masih kurang memadai. "Tidak terlalu muluk kami menginginkan rumah dinas yang luas dan mewah. Cukup buat model semi apartemen saja" ujar Matras Soepomo, hakim ada Pengadilan Tinggi Jayapura. Lebih lanjut ditambahkan untuk peningkatan kelas pengadilan di Papua untuk disamakan, sebab hal ini menyangkut penjenjangan mutasi hakim.

Agenda tatap muka dengan para hakim pada empat lingkungan pengadilan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Papua yang diadakan sejak 18 Maret 2015 hingga 21 Maret 2015. Memasuki masa reses, para anggota Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan untuk melihat dan mendapatkan masukan mengenai penegakan hukum. Kunjungan ini dipimpin oleh Benny K Harman. (Ifah/Ida)