HomeBeritaIndeks Berita

Kode Etik Panitera

Kode etik Panitera pengadilan diambil dari kode etik Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

KEPRIBADIAN ANGGOTA IPASPI

PASAL 1

  1. Anggota Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia adalah insane pengayoman yang berasaskan Pancasila setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Anggota IPASPI selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum, Keadilan dan kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
  3. Anggota IPASPI sebagai pelaksana jalannya Peradilan maupun pelaksana Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggung jawab dan penuh pengabdian
  4. Anggota IPASPI menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera/Sekretaris dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat.
  5. Anggota IPASPI memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama anggota, memupuk solidaritas, berjiwa korps dan bertanggung jawab.

SIFAT ANGGOTA IPASPI DALAM KEDINASAN

PASAL 2

  1. Anggota IPASPI selalu mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Anggota IPASPI selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan sesuai sumpah jabatannya.¬
  3. Anggota IPASPI sebagai unsur pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugas dinasnya harus memiliki kepribadian bijaksana, berilmu,sabar, tegas, berdisiplin, penuh pengabdian dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
  4. Untuk mencapai tujuan dari misi kerja Kepaniteraan yang berhasil guna dan berdaya guna, anggota IPASPI harus menyadari akan kewajiban, bekerja keras, tekun, rajin, hemat, bersahaja, dengan didasari ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  5. Anggota IPASPI sebagai Abdi Masyarakat wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan terwujudnya Peradilan yang cepat, tepat dan biaya yang terjangkau.
  6. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, anggota IPASPI senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 4 (empat) tertib yaitu:
  • Tertib Administrasi
  • Tertib Perkantoran
  • Tertib Jam Kerja
  • Tertib Rumah Tangga

SIKAP TERHADAP SESAMA ANGGOTA IPASPI

PASAL 3

  1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan
  2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesame pejabat kepaniteraan

SIKAP TERHADAP BAWAHAN

PASAL 4

  1. Harus memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dan lugas dengan dilandasi oleh sikap kekeluargaan
  2. Memperhatikan kesejahteraan umum bagi seluruh karyawan pengadilan

SIKAP TERHADAP ATASAN

PASAL 5

  1. Memiliki rasa loyalitas terhadap Pimpinan Pengadilan
  2. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas
  3. Berusaha memberikan masukan dan saran kepada atasan yang bersifat membangun untuk kepentingan tugas kedinasan

SIKAP DILUAR KEDINASAN

PASAL 6

  1. Harus memiliki kesehatan rohaniah dan jasmaniah
  2. Berkelakuan baik dan tidak tercela
  3. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan
  4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan tercela yang merendahkan martabatnya sebagai Panitera/Sekretaris

SIKAP DALAM RUMAH TANGGA

PASAL 7

  1. Menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan Rumah Tangga
  2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga

SIKAP DALAM MASYARAKAT

PASAL 8

  1. Selaku anggota masyarakat menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan sosial dalam pergaulan masyarakat
  2. Harus menjaga nama baik dan martabat Panitera/Sekretariat
  3. Memberikan penyuluhan hukum kepada sesama anggota masyarakat bila diperlukan

 

Kode Etik Hakim

Kode Etik Hakim Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku untukhakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi parahakim termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan dan sifat dari kegiatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan:

  1. Berperilaku adil
  2. Berperilaku jujur
  3. Sikap yang arif dan bijaksana
  4. Bersikap mandiri
  5. Integritas tinggi
  6. Bertanggung jawab
  7. Menjunjung tinggi harga diri
  8. Berdisiplin tinggi
  9. Berprilaku rendah hati
  10. Bersikap profesional

Sejarah Pengadilan Negeri Rembang


21042010852

 

Jaman Belanda

Pada jaman Belanda Kabupaten Rembang belum mempunyai Pengadilan Negeri sendiri, sehingga digabungkan dengan Pengadilan Negeri Blora dengan nama “ Pengadilan Negeri Blora dan Kabupaten Rembang “ di Blora dengan Wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang, pada waktu itu Pengadilan Negeri dibagi menjadi 2 (dua) bagian  sebagi berikut  :

a)  Pengadilan Negeri (LAND READ) dengan tugas menangani perkara-perkara berat.

b)  Pengadilan Kepolisian (LAND GERECHT) dengan tugas menangaini perkara-perkara ringan.

Susunan Persidangannya adalah sebagi beikut :

  1. Ditangan VOORSITTER  ( Ketua )
  2. Di sebelah kiri GRIFFER  ( Panitera )
  3. Di sebelah Kanan Jaksa
  4. Kemudian ada yang duduk disebelah kiri Griffer pada waktu itu namanya LEDEN ( anggota ) yang beranggotakan para pensiunan Camat, Jaksa, Kepolisian yang tugasnya untuk dimintai pertimbangan sebelum perkara diputus.

Jaman Jepang

Pada jaman Jepang struktur Pengadilannya sama dengan pada waktu jaman Belanda, hanya saja nama-namanya mengalami perubahan sesuai dengan nama-nama Jepang.

  1. Pengadilan Negeri dengan nama TIHOA HOOIN
  2. Pengadilan Kepolisian dengan nama KEIZA HOOIN

 

Jaman Kemerdekaan Indonesia

Sejak tahun 1964 Kabupaten Rembang sudah mempunyai Pengadilan Negeri sendiri sehingga  :

  1. Pengadilan Negeri Blora wilayah hukumnya Kabupaten Blora
  2. Pengadilan Negeri Rembang wilayah hukumnya Kabupaten Rembang.

 

Daftar Nama Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tahun 1964 s.d 2011

 

 NO   

NAMA-NAMA KETUA PENGADILAN NEGERI REMBANG 

 TAHUN MENJABAT   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

SUHARTO, SH.

SOEDJATMAN, SH.

J. SOEKARDI, SH.

I GUSTI NYOMAN SISIARSA, SH.

H. DEN SJARFUDNI, SH.

H. A. AZIZ SYARIEF, SH.

Ny. SUSILOWATI, SH. CN

KOES WIDAYANTI, SH.

SONNY NOERHENDRO, SH.

PRATONDO, SH. MH.

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

SUNARDI, SH. MH.

DEDI FARDIMAN, SH. MH.

SUNARSO, SH. MH.

1964 – 1970

1970 – 1979

1979 – 1986

1986 – 1992

1992 – 1994

1994 – 1996

1996 – 1999

1999 – 2000

2000 – 2004

2004 – 2006

2006 – 2008

2008 – 2010

2010 – 2011

2011 - SEKARANG