HomeBeritaIndeks Berita

Profil Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

 kasubbag

 

 

Nama

 

 

:

 

 

Muran Meirina, S.H.

Jabatan

:

Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan

NIP

:

19840519 200604 2 003

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Whisnu Odi Nugroho

Jabatan

:

Tenaga Honorer Satpam 

Tempat Tanggal/Lahir

:

 Rembang, 09 Agustus 1983

Pendidikan Terakhir

:

 SMEA

Profil Hakim

 

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Sri Rahayuningsih, SH, MH

Jabatan

:

Hakim Madya Pratama

NIP

:

19760207 198503 2 004

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, SH. MH.

Jabatan

:

Hakim Pratama Utama

NIP

:

19810411 200312 2 001

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana


 

 

 

Nama

 

 

:

 

 

Eri Sutanto, S.H.

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

NIP

:

19811028 200704 1 001

Pendidikan Terakhir

:

Sarjana

 

 

 

 

 

Nama

 

 

 

:

 

 

 

Dina Puspasari, SH, MH

Jabatan

:

Hakim Pratama Madya

NIP

:

19831123 200805 2 001

Pendidikan Terakhir

:

Pasca Sarjana

Statistik Pengaduan 2011

 

PENGADILAN NEGERI REMBANG                                                                      

STATISTIK PENGADUAN                                                                                     

 

 BULAN  JANUARI 2011 
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
   
 
BULAN  FEBRUARI 2011

Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0
 BULAN  MARET 2011 
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :

BULAN  APRIL 2011

Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0
 

 

 BULAN  MEI 2011 
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
 0
 
BULAN  JUNI 2011

Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0
 BULAN  JULI 2011 
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
 0
 
BULAN  AGUSTUS 2011
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0
 BULAN  SEPTEMBER 2011
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah
0
0
0
0
0
0

BULAN  OKTOBER 2011

Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0
 
 

 

 BULAN  NOPEMBER 2011 

 

Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
 0  0


BULAN  DESEMBER 2011
Materi Pengaduan
Pengaduan Via
Tindak Lanjut
Email
SMS
Surat
Telp
Fax
Pelanggaran Terhadap Kode Etik / Pedoman Prilaku Hakim ;
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
 0  0


 

 

 

 

 

 

 
 
0
0
0
0
0
0
Penyalahgunaan Wewenang / Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Sumpah Jabatan ;
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
0
0
0
0
0
0
Perbuatan Tercela *)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Hukum Acara **)
0
0
0
0
0
0
Pelanggaran Administrasi ***)
0
0
0
0
0
0
Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan ****)
0
0
0
0
0
0
Jumlah :
0
0
0
0
0
0

Hak-hak Pelapor dan Terlapor

 

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
 MAHKAMAH AGUNG RI 
NO. 076/KMA/SK/VI/2009

 

 

Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Peradilan

 

Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku

 

Hak Pelapor :

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
  2. Mendapatkan kesempatan untukdapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

 

Hak Terlapor :

  1. Membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti yang lain
  2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya

 

Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan :

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan

Pendaftaran HAKI

TATA CARA PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HaKI )
DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI PATI

I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN HAK CIPTA ; 

  1. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :

a. Surat Permohonan / Gugatan ;

b. Surat Kuasa dan Kartu Identitas Advokat yang masih berlaku ;

c. Biaya Panjar Gugatan / SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga Pati ;

  1. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati ;
  2. Kuasa Penggugat yang mengajukan Gugatan membayar biaya setelah Gugatan dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan di berikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan membayar biaya gugatan / SKUM ;
  3. Ket : ( Sesuai dengan aturan dalam Undang – Undang RI No. 19 Thn. 2002 Pasal 60 dan Pasal 61 yang mengatur tentang Hak Cipta ) ;
  4. Penetapan Majelis Hakim ; ( Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati )
  5. Penetapan Panitera Pengganti ; ( Oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pati )
  6. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ; ( Oleh Ketua Majelis Hakim )
  7. Penunjukan Jurusita Pengganti ; ( Oleh Panitera Muda Perdata/Niaga )
  8. Pemanggilan para Pihak dilakukan oleh Jurusita Pengganti ;
  9. Pencatatan dalam buku Regester ;Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima ;

b. Penetapan Majelis ;

c. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;

d. Bukti biaya / SKUM ;

e. Relaas Panggilan Sidang ;

f. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ;

II. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN PATEN ; 

  1. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :

a. Surat Permohonan / Gugatan ;

b. Surat Kuasa dan Kartu Identitas Advokat yang masih berlaku ;

c. Biaya Panjar Gugatan / SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga Pati ;

  1. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati ;
  2. Kuasa Penggugat yang mengajukan Gugatan membayar biaya setelah Gugatan dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan di berikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan membayar biaya gugatan / SKUM ;
  3. Ket : ( Sesuai dengan aturan dalam Undang – Undang RI No. 14 Thn. 2001 Pasal 120 dan Pasal 121 yang mengatur tentang Paten ) ;
  4. Penetapan Majelis Hakim ; ( Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati )
  5. Penetapan Panitera Pengganti ; ( Oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pati )
  6. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ; ( Oleh Ketua Majelis Hakim )
  7. Penunjukan Jurusita Pengganti ; ( Oleh Panitera Muda Perdata/Niaga )
  8. Pemanggilan para Pihak dilakukan oleh Jurusita Pengganti ;
  9. Pencatatan dalam buku Regester ;
  10. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima ;

b. Penetapan Majelis ;

c. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;

d. Bukti biaya / SKUM ;

e. Relaas Panggilan Sidang ;

f. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ;

III. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN MEREK ;

  1. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :

a. Surat Permohonan / Gugatan ;

b. Surat Kuasa dan Kartu Identitas Advokat yang masih berlaku ;

c. Biaya Panjar Gugatan / SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga Pati ;

  1. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati ;
  2. Kuasa Penggugat yang mengajukan Gugatan membayar biaya setelah Gugatan dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan di berikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan membayar biaya gugatan / SKUM ;
  3. Ket : ( Sesuai dengan aturan dalam Undang – Undang RI No. 15 Thn. 2001 Pasal 80 yang mengatur tentang Merek ) ;
  4. Penetapan Majelis Hakim ; ( Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati )
  5. Penetapan Panitera Pengganti ; ( Oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pati )
  6. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ; ( Oleh Ketua Majelis Hakim )
  7. Penunjukan Jurusita Pengganti ; ( Oleh Panitera Muda Perdata/Niaga )
  8. Pemanggilan para Pihak dilakukan oleh Jurusita Pengganti ;
  9. Pencatatan dalam buku Regester ;
  10. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima ;

b. Penetapan Majelis ;

c. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;

d. Bukti biaya / SKUM ;

e. Relaas Panggilan Sidang ;

f. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ;

IV. PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN DESAIN INDUSTRI ;

  1. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :

a. Surat Permohonan / Gugatan ;

b. Surat Kuasa dan Kartu Identitas Advokat yang masih berlaku ;

c. Biaya Panjar Gugatan / SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga Pati ;

  1. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati ;
  2. Kuasa Penggugat yang mengajukan Gugatan membayar biaya setelah Gugatan dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan di berikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, dan membayar biaya gugatan / SKUM ;
  3. Ket : ( Sesuai dengan aturan dalam Undang – Undang RI No. 31 Thn. 2000 Pasal 39 yang mengatur tentang Desain Industri ) ;
  4. Penetapan Majelis Hakim ; ( Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati )
  5. Penetapan Panitera Pengganti ; ( Oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pati )
  6. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ; ( Oleh Ketua Majelis Hakim )
  7. Penunjukan Jurusita Pengganti ; ( Oleh Panitera Muda Perdata/Niaga )
  8. Pemanggilan para Pihak dilakukan oleh Jurusita Pengganti ;
  9. Pencatatan dalam buku Regester ;
  10. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima ;

b. Penetapan Majelis ;

c. Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;

d. Bukti biaya / SKUM ;

e. Relaas Panggilan Sidang ;

f. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ;

V. PELAKSANAAN PENDAFTARAN KASASI HAK CIPTA :

  1. Pemohon melalui Kuasanya, mendaftar menyatakan Kasasi diterima bilamana tidak melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Putusan diucapkan ; ( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 62 tentang HAK CIPTA )
  2. Pemohon membayar biaya Kasasi dengan bukti SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati dan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
  3. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan Kasasi di daftarkan ; ( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 63 ayat 1 )
  4. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 63 ayat 2 )
  5. Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; ( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 63 ayat 3)
  6. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kontra Memori Kasasi diterima oleh Panitera ;( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 63 ayat 3 )
  7. Pengiriman berkas perkara Kasasi kepada Mahkamah Agung RI paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ( UU RI No. 19 Tahun 2002 Pasal 63 ayat 3 ) dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;

b. Lembar Bukti Setoran ;

c. Fotocopy Slip Setoran Biaya Perkara ( BRI ) ;

  1. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima Permohonan dan Memori Kasasi ;

b. Bukti biaya / SKUM ;

c. Tanda Terima Kontra Memori ;

d. Relaas Pemberitahuan Permohonan dan Memori Kasasi ;

e. Relaas Penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

f. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi ;

VI. PELAKSANAAN PENDAFTARAN KASASI PATEN :

  1. Pemohon melalui Kuasanya, mendaftar menyatakan Kasasi diterima bilamana tidak melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Putusan diucapkan ; ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 1 tentang PATEN)
  2. Pemohon membayar biaya Kasasi dengan bukti SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati dan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
  3. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Kasasi di daftarkan ; ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 1 da 2 )
  4. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 3 )
  5. Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 5 )
  6. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Kontra Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 5 )
  7. Pengiriman berkas perkara Kasasi kepada Mahkamah Agung RI paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ( UU RI No. 14 Tahun 2001 Pasal 123 ayat 6 tentang PATEN ) dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;

b. Lembar Bukti Setoran ;

c. Fotocopy Slip Setoran Biaya Perkara ( BRI ) ;

  1. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima Permohonan dan Memori Kasasi ;

b. Bukti biaya / SKUM ;

c. Tanda Terima Kontra Memori ;

d. Relaas Pemberitahuan Permohonan dan Memori Kasasi ;

e. Relaas Penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

f. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi ;

VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN KASASI MEREK :

  1. Pemohon melalui Kuasanya, mendaftar menyatakan Kasasi diterima bilamana tidak melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Putusan diucapkan ; ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 1 tentang MEREK )
  2. Pemohon membayar biaya Kasasi dengan bukti SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati dan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
  3. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan Kasasi di daftarkan ; ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 3 tentang Merek )
  4. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 4 tentang MEREK )
  5. Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 5 )
  6. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Kontra Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 5 )
  7. Pengiriman berkas perkara Kasasi kepada Mahkamah Agung RI paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ( UU RI No. 15 Tahun 2001 Pasal 83 ayat 6 ) dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;

b. Lembar Bukti Setoran ;

c. Fotocopy Slip Setoran Biaya Perkara ( BRI ) ;

  1. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima Permohonan dan Memori Kasasi ;

b. Bukti biaya / SKUM ;

c. Tanda Terima Kontra Memori ;

d. Relaas Pemberitahuan Permohonan dan Memori Kasasi ;

e. Relaas Penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

f. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi ;

VIII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN KASASI DESAIN INDUSTRI :

  1. Pemohon melalui Kuasanya, mendaftar menyatakan Kasasi diterima bilamana tidak melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Putusan diucapkan ; ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 tentang DESAIN INDUSTRI )
  2. Pemohon membayar biaya Kasasi dengan bukti SKUM yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati dan dibuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
  3. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati, 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan Kasasi di daftarkan ; ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 ayat 3 )
  4. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Permohonan Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 ayat 4 )
  5. Termohon Kasasi dapat mengajukan Kontra Memori Kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 ayat 5 )
  6. Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pati sebagai petugas wajib mengirimkan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah Kontra Memori Kasasi diterima oleh Panitera ; ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 ayat 5 )
  7. Pengiriman berkas perkara Kasasi kepada Mahkamah Agung RI paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) pada ( UU RI No. 31 Tahun 2000 Pasal 41 ayat 6 ) dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

a. Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;

b. Lembar Bukti Setoran ;

c. Fotocopy Slip Setoran Biaya Perkara ( BRI ) ;

  1. Lampiran / Contoh :

a. Tanda Terima Permohonan dan Memori Kasasi ;

b. Bukti biaya / SKUM ;

c. Tanda Terima Kontra Memori ;

d. Relaas Pemberitahuan Permohonan dan Memori Kasasi ;

e. Relaas Penyampaian Kontra Memori Kasasi ;

f. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi ;